detikcom : Berbatik Coklat, JK-Wiranto Sumringah Hadir di KPU

title : Berbatik Coklat, JK-Wiranto Sumringah Hadir di KPU
summary : Pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto datang lebih dulu dibanding pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbaju batik coklat, keduanya tampak sumringah. (read more)

detikcom : Mega-Prabowo Tolak Teken Penetapan Hasil Pilpres

title : Mega-Prabowo Tolak Teken Penetapan Hasil Pilpres
summary : Capres dan Cawapres Megawati dan Prabowo Subianto absen menghadiri acara penetapan hasil rekapitulasi Pilpres 2009. Diwakili Gayus Lumbuun, Mega-Prabowo menolak meneken berita acara penetapan hasil rekapitulasi Pilpres. (read more)

KPU melancong ke luar negeri

Setelah polemik pembelian mobil dinas baru untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlalu, kini KPU membuat polemik baru lagi yaitu akan melakukan kunjungan ke 14 negara dalam rangka sosialisasi dan supervisi panitia pemilihan luar negeri. Padahal ada empat tahapan pemilu di dalam negeri yang tidak berjalan secara optimal, antara lain penyelenggaran kampanye parpol peserta pemilu, pendaftaran caleg parpol dan anggota DPD serta penyusunan daftar pemilih. Semua ini terkendala karena masalah dana, jadi sosialisasi di dalam negeri saja masih belum tuntas kok malah melakukan sosialisasi di luar negeri?. Seharusnya KPU lebih bisa berhemat dalam kondisi saat ini, karena alokasi anggaran dana sebesar Rp. 6.6 Triliun yang diusulkan, baru Rp. 4 Triliun yang sudah dicairkan pemerintah.

Sebaiknya KPU lebih bisa memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada jika memang harus melakukan sosialisasi dan supervisi untuk panitia pemilu luar negeri, selain lebih efisiensi, anggota KPU juga bisa lebih konsentrasi menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu yang belum maksimal di dalam negeri. Mungkin juga KPU bisa berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, bagaimanapun panitia pemilu luar negeri adalah dibawah komando Deplu. Kita mengetahui ada sekitar 13 juta penduduk Indonesia diluar negeri yang berpotensi sebagai pemilih pada pemilu 2009 yang akan datang, tapi tidaklah berarti jika dibanding jumlah pemilih didalam negeri sendiri jika tahapan dan proses pemilu tidak berjalan dengan semestinya.

Melihat kondisi ini, KPU seharusnya lebih bijak untuk membatalkan kunjungan ke 14 negara tersebut, selain penghematan anggaran juga lebih berfokus terhadap proses tahapan pemilu didalam negeri, sehingga jadwal yang sudah direncanakan semula berjalan semestinya. Dan yang terpenting lagi kinerja KPU yang selama ini dipertanyakan bisa sedikit demi sedikit terangkat dan bisa menambah kepercayaan masyarakat.


MP-3 Sep-2008

Menteri sontoloyo dari Partai mana?

Dampak demo mahasiswa yang anarki di depan gedung DPR RI dan jalan Sudirman depan kampus Unika Atmajaya tanggal 24 Juni lalu masih terasa hingga kini, selalin menyisakan puing mobil yang dibakar dan ditahannya sejumlah pendemo di Mapolda Metro Jaya, ada satu hal yang menarik untuk disikapi adalah pernyataan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menyebut dalang demo anarkis berinisial FY hingga menteri kabinet yang sontoloyo.

Kita mengetahui aksi demo akhir-akhir ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada akhir Mei lalu,banyak tudingan yang dilontarkan mengenai aksi demo tersebut, tapi tudingan Kepala BIN ini yang sangat menarik untuk diselusuri, karena menyangkut menteri di kabinet SBY-JK saat ini. Memang tudingan menteri sontoloyo yang dilontarkan Syamsir Siregar tidak menunjuk hidung dari menteri yang bersangkutan, tapi menyatakan menteri tersebut yang berasal dari parpol prndukung pemerintah saat ini.Disebutkan Syamsir menteri tersebut disaat rapat kabinet setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM tapi ternyata di DPR menyatakan sebaliknya.

Jika kita mengurut pernyataan KaBIN tersebut ada 17 menteri yang berasal dari parpol di kabinet SBY-JK, sebut saja Aburizal Bakrie, Fahmi Idris,Paskah Suzetta dan Andi Mattalatta dari Partai Golkar, Taufiq Effendi dan Jero Wacik dari Partai Demokrat,Anton Apriyantono, Yusuf Asyari dan Adhyaksa Dault dari PKS, Suryadharma Ali dan Bachtiar Chamsyah dari PPP, Hatta Rajasa dan Bambang Sudibyo dari PAN, Erman Suparno dan Lukman Edy dari PKB serta MS Kaban dan Meutia Hatta dari PBB dan PKPI.
Apakah satu dari menteri tersebut diatas menteri yang sontoloyo, kita lihat saja nanti apa ada menteri yang protes dengan pernyataan keras dari Ka BIN tersebut.

Bola panas terus bergulir seiring diloloskannya hak angket pada sidang paripurna DPR selasa lalu,wacana untuk segera mengkaji ulang keberadaan koalisi parpol pendukung pemerintah.Karena koalisi terkesan tidak memiliki komitmen kebersamaan dalam mendukung pemerintah. Apakah ini bertanda perpecahan di kabinet SBY-JK? ataukah ini manuver sebelum menuju pilpres 2009? Allahu Alam.

MP-27-06-2008-

Kekalahan telak Partai Golkar di Pilkada...

Setelah pilkada Maluku Utara yang sengketa walau akhirnya Mendagri memenangkan pasangan Thaib Armayn atas pasangan golkar Abdul Ghafur, juga pilkada Sulawesi Selatan yang akhirnya dimenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo yang diusung PDIP, berturut-turut calon gubernur yang diusung partai golkar kalah dalam pilkada. Seperti yang kita ketahui pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara dan yang baru beberapa jam lalu diumumkan versi Quick Count LSI pilkada Jawa Tengah, pasangan yang diusung golkar Bambang Sadono- Muhammad Adnan hanya meraup 23 persen suara dibanding pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDIP memproleh 43 persen. Jika angka hitung cepat ini menjadi acuan sebelum KPUD selesai menghitung manual, bisa dipastikan pilkada Jateng hanya satu putaran, dan Gubernur terpilih adalah pasangan PDIP tersebut.

Apakah ini menandakan mesin politik golkar juga tidak bekerja maksimal seperti pada pilkada di daerah sebelumnya? atau adanya pergeseran pemilih dalam menyalurkan aspirasinya?. Bisa jadi mesin pilitik golkar yang kurang bekerja maksimal dalam memenangkan Bambang Sadono di pilgub Jateng ini. Kalau kita lihat angka yang masuk di LSI, tingkat partisipasi warga untuk datang ke TPS hanya sekitar 57 persen saja, berarti ada sekitar 43 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Jauh sebelum pilkada, satu lembaga riset melakukan survey tentang calon gubernur untuk pigub Jateng ini, nama Bambang Sadono menduduki peringkat atas. Ternyata mesin politik golkar tidak bisa "menyakinkan" suara yang mengambang sekitar 43 persen tersebut untuk bisa memilih pasangan yang diusung partai pohon beringin tersebut.

Melihat dinamika pilkada yang terjadi saat ini, sepertinya partai golkar belum solid dalam memberikan dukungan ke kader yang diusungnya, perpecahan suara masih terjadi ditingkat elite nya, seperti di pilkada Sumatera Utara lalu. Apakah dalam pilkada Jawa Timur yang hanya beberapa pekan lagi dan pilkada Bali awal Juli nanti dinamika ini akan juga terjadi? Allahu' Alam

MP-22-06-2008-

Ajakan untuk golput salah siapa?

Pemilihan umun (Pemilu) masih sepuluh bulan lagi, tetapi aroma tidak sedap sudah terasa saat ini, mulai dari verifikasi parpol peserta pemilu yang molor, dana pemilu yang belum cair dari Departemen Keuangan ke rekening KPU sampai ancaman untuk melakukan golput pada pemilu 2009 nanti.Ancaman dan ajakan untuk golput datang dari tokoh sekaliber Gusdur jika KPU tidak benar-benar menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil, hal ini terkait dari kinerja beberapa KPUD dalam penyelenggaraan pilkada dibeberapa daerah.

Golongan Putih dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah halal, memilih atau tidak memilih adalah pilihan terbuka bagi setiap orang. Malah di negeri kita ini golput bebas disosialisasikan dan digembar gemborkan.

Melihat hasil pilkada dibeberapa daerah tingkat partisipasi warga dalam ikut mencoblos ke TPS semakin berkurang. Jika kita mengacu pada pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999 saat pemerintahan presiden BJ.Habibie partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya hampir mencapai angka 95 persen, dibanding pemilu terakhir tahun 2004 saat pemilihan langsung presiden, angka partisipasi menurun menjadi hanya 77 persen. Begitu juga dengan pilkada di beberapa daerah yang jumlah penduduknya besar, seperti Sumatera Utara, angka golput mencapai hampir 35 persen demikian juga dengan pilkada Jawa barat angka partisipasi warga hanya sekitar 64 persen saja.

Golput atau tidak memilih itu merupakan salah satu sikap yang menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Dengan banyaknya golput, maka bisa dijadikan bahan koreksi bagi perbaikan sistem pemilu di masa mendatang. Yang mengkhawatirkan jika banyak masyarakat golput karena faktor tingkat kesadaran politik yang tinggi, sebab akan mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Apakah ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini? hanya pemerintah yang bisa menjawab dan menafsirkannya.
Semoga pemerintah bisa cepat tanggap dengan situasi saat ini. Agar hasil pemilu 2009 nanti lebih legitimed, Aminn

MP-20-06-2008

Terungkapnya telepon heboh di Kejagung

Masih segar ingatan kita, bagaimana tim KPK yang menangkap tangan oknum jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menerima imbalan dari orang dekat penungkak BLBI Syamsul Nursalim di sebuah rumah dibilangan Simprug Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Jumlah yang disita tidak tanggung-tanggung yakni USD 600.000. Penangkapan yang mencoreng wajah kejaksaan ini sangat menjadi perhatian publik, sampai akhirnya Jaksa Agung Hendarman Supandji harus mencopot 2 pejabat terasnya di Kejagung.

Ternyata masalah tidak berhenti sampai disini, dari hasil beberapa kali persidangan terungkap percakapan telepon yang sudah disadap pihak KPK pasca penangkapan oknum jaksa tersebut, yang menghebohkan adanya percakapan tersangka pemberi imbalan tadi dengan pejabat teras di kejagung yang memohon penyelesaian masalah yang dihadapinya. Direkaman pembicaraan itu, nama ketua KPK juga disebut-sebut akan dihubungi untuk penyelesaian kasus tersebut.Tapi ketua KPK sudah membantah pernah dihubungi dan mengatakan kalau dia ada diruangan sadap sewaktu penyadapan dilakukan tim KPK.

Apakah ini potret aparat penegak hukum negeri kita ini?. Jawabannya kita tunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang akan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung terhadap pejabat teras nya itu. Semoga kejaksaan agung bebas dari para penyamun yang memanfaatkan jabatan hanya untuk keuntungan pribadinya saja. Kejaksaan harus independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tidak boleh ditekan oleh siapapun. Semoga langkah yang akan diambil Jaksa Agung nanti bisa memulihkan wajah kejaksaan yang sudah coreng moreng ini. Aminn

MP-15/6/2008-